Jakartaekspost.com – Jakarta -Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihak-pihak yang memplesetkan istilah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
Ia menilai pelabelan tersebut tidak berbasis fakta dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik terhadap program pemerintah.
Menurut Hasan, fenomena di ruang digital saat ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya sikap sinis yang sering kali tidak diimbangi dengan verifikasi informasi secara memadai
Kondisi tersebut, katanya, dapat memengaruhi kualitas nalar publik dalam menilai kebijakan negara.
“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran. Nah ini kan sok paten juga. Jangan sampai fakta didiskon, kebenaran didiskon, dan nalar didiskon. Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” ujar Hasan, Kamis (4/6/2026).
Hasan menjelaskan bahwa SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nasional yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kelompok sasaran program ini mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Selain aspek kesehatan, Hasan menyebut program ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar karena melibatkan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
Menurutnya, sekitar 1,5 juta pekerja terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi yang tersebar di berbagai daerah.
Hasan menilai, pelabelan SPPG sebagai alat politik atau “satuan penjilat” bukan hanya menyasar program pemerintah, tetapi juga berpotensi merendahkan jutaan orang yang terlibat di dalamnya.
“Kalau dia bilang SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran,” katanya.
Ia juga menyinggung bahwa narasi tersebut secara tidak langsung dapat dianggap merendahkan 62 juta penerima manfaat program, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
“Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara,” tegas Hasan.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, ia menekankan bahwa kritik seharusnya disampaikan berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi informasi di era digital, di mana penyebaran narasi cepat sering kali tidak diiringi dengan pengecekan fakta.
Hasan mengibaratkan informasi seperti makanan yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum diterima.
“Informasi itu seperti makanan. Harus dikunyah dulu, diperiksa dulu, sebelum ditelan dan dibagikan kepada orang lain,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hasan berharap masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak terverifikasi.
Ia menekankan pentingnya budaya cek fakta agar ruang publik tetap sehat dan konstruktif dalam membahas kebijakan pemerintah.
Red/team
