Jakarta Ekspost, Pemerintah Desa yang diharapkan menjadi baris depan kemajuan nasional dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan berbagai anggaran besar yang dikucurkan ternyata belum dipahami dan disadari sepenuhnya oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
Terutama Desa yang berada diseputaran kawasan bukit sarang tupai Sungai Tutung sampai desa yang ada di bukit kolor ijo Sungai Abu, diantara desanya banyak tak buka kantor ketika hari kerja tampa ada aktifitas yang mencerminkan sebuah lembaga Pemerintah.
Menurut selingat selingut read-rumor yang berkembang ditengah larik dan dusun Kecamatan Air Hangat Timur bahwa kebanyakan desa tak membuka kantornya lantaran Kadesnya menerima dan menanda tangani surat menyurat dirumah pribadinya.
Dikabarka juga, ada lagi diantara Kadesnya yang masih menggunakan gaya kepemimpinan dahin read-dulu kala dengan jurus andalan berlapisnya kipeng masuk.
Dalam artian, selain diwajibkan bayar administrasi terkait surat yang ditanda tanganinya, dan ibuk kades ataupun anak Kades juga kecipratan jatah ketika yang berurusan ingin pamit setelah urusannya selesai, katanya begitulah tradisi basa basi yang menjadi ucapan terima kasih orang dusun bila merasa telah dibantu urusannya.
Parahnya lagi, di Desa Baru Sungai Abu tak hanya Kantor Desanya yang ditutup, bahkan Kepala Desa nya tak berada didalam wilayah desanya sebagaimana telususan awak Media Jakarta Ekspost setengah hari menjajaki Kecamatan Air Hangat Timur, Rabu 3/9.
“Pak Kades pergi keladang, dan ibuknya mungkin ada dirumah,” Demikian dikatakan oleh tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan Kades Baru Sungai Abu.
Menurut sumber lainnya, biasanya kantor dibuka dan ramainya staf maupun perangkat desa yang masuk Kantor diketika tanggal muda dan adanya pencairan termasuk ketika ada musim proyek.
“Bisa diduga keras, pelaksanaan anggarannya bermasalah karena urusan tidak digelar secara transfaran, tapi hanya digelar dengan rundingan rumah dalam antara Kepala Desa dengan kroninya,” terang sumber.
Lanjutnya, bila Inspektorat mau jujur bukan sebatas uang negara akan dikembalikan, bahkan diperkira banyak juga diantaranya bakal berurusan dengan hukum.
“Ya, pembangunan Desa daerah sekitar bukit ini banyak yang bermasalah, bahkan diduga realisasinya asal jadi untuk syarat bahwa mereka telah bekerja agar tak disebut piktif,” pungkas sumber. Bersambung.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
