JakartaEkspost.com, Manado, Sulawesi Utara โ ๐๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ฎ๐ป ๐๐ผ๐ผ๐ฟ๐ฑ๐ถ๐ป๐ฎ๐๐ผ๐ฟ ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฃ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฎ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ป (๐๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ธ๐ผ ๐ฃ๐ผ๐น๐ธ๐ฎ๐บ) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian ๐๐ป๐ฑ๐ฒ๐ธ๐ ๐๐ฒ๐บ๐ผ๐ธ๐ฟ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ป๐ฑ๐ผ๐ป๐ฒ๐๐ถ๐ฎ (๐๐๐) yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis (11/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.
Kegiatan ini dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (๐ฃ๐ผ๐น๐ฑ๐ฎ๐ด๐ฟ๐ถ) Kemenko Polkam, ๐ ๐ฎ๐๐ท๐ฒ๐ป ๐ง๐ก๐ ๐๐ฟ. ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐ช๐ถ๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ผ, ๐ฆ.๐., ๐ .๐ ., ๐ .๐ง๐ฟ.(๐๐ฎ๐ป)., menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.
โIndeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,โ kata Heri Wiranto.
Menurutnya, evaluasi capaian IDI tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.
โMelalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,โ ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
[ ๐๐ด๐ฝ๐ช๐ฟ๐ฒ๐ช๐ท๐พ๐ผ.๐. ]
